Pages

gus dur

gus dur

Kamis, 14 April 2011

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG FORMULASI MODEL SISTEM PEMERINTAHAN KAMPUNG MENUJU KEMANDIRIAN


POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG
FORMULASI MODEL SISTEM PEMERINTAHAN KAMPUNG
MENUJU KEMANDIRIAN


A.    PENDAHULUAN
“Semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam kerangka reformasi pemerintahan kampung seharusnya menjadi landasan pemba-ngunan di Tanah Papua. Di Kabupaten Jayapura, telah dilancarkan berbagai strategi dan pendekatan pembangunan yang bermaksud mem-berdayakan masyarakat kampung, tetapi mengapa semuanya seolah ambruk ditengah jalan? Pertanyaannya kini adalah seberapa besar efek pemberdayaan dari berbagai program tersebut dapat menghantarkan masyarakat kampung mencapai harkat dan martabatnya pada tataran sejahtera lahir dan bathin ? Jawabannya adalah suatu pertanyaan, yaitu mengapa sistem pemerintahan kampung seolah tidak efektif dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut ?”
Ada beberapa hal yang menarik didiskusikan dalam rangka mencari solusinya. Pertama, apakah sistem pemerintahan yang ada sekarang ini telah cukup representatif mencerminkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan hak-hak khusus masyakakat adat ? Kedua, Jika hal itu terkait dengan responsivitas masyarakat dalam mendukung bekerjanya sistem pemerin-tahan formal di Kampung, mengapa masih muncul resistensi terhadap pemimpin formal yang kemudian melahirkan dualisme pola anutan masyarakat yang mengedepankan kepemimpinan informal ? Ketiga,  Jika hal itu terkait dengan tingkat kepercayaan pemerintah daerah terhadap kapasitas pemerintahan kampung, mengapa Pemerintahan Kampung belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip otonominya secara memadai ? Keempat, Jika benar bahwa solusi pembangunan adalah penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 secara menyeluruh hingga ke strata masyarakat di Kampung, mengapa belum dilakukan penyelerasan sistem pemerintahan di kampung ?
Untuk menjawab soal di atas, tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian yaitu: Pada bagian pertama, dibahas tentang Otonomi Kampung, dalam konsepsi dan acuannya. Pada bagian kedua diutarakan tentang fenomena kampung kita pada masa kini dan agenda reformasi dalam rangka revitalisasi tata pemerintahan kampung masa depan. Pada Bagian ketiga, dideskripsikan secara singkat mengenai dualisme kepemimpinan pemerintahan kampung. Pada Bagian keempat, dicoba mengungkapkan model alternatif sebagai solusi mencari format tata pemerintahan kampung yang didasarkan pada kehendak menciptakan suatu sistem pemerintahan kampung yang kuat dan berwibawa.
Dalam rangka pembahasan keempat bagian tersebut digunakan dasar acuan legal-formal seperti : (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
Tulisan ringkas ini disusun dengan maksud sebagai salah satu referensi dalam menghantarkan diskusi secara mendalam tentang format tata pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura yang menghargai penting-nya hak-hak khusus masyarakat kampung sesuai tatanan adat-istiadatnya, tanpa harus mengabaikan prinsip-pinsip hukum formal. Tujuannya adalah : (a). Menemukan berbagai ungkapan pemikiran yang cermat dan cerdas untuk memperkaya bahan-bahan perumusan model pemerintahan kampung berkelayakan; (b). Menemukan kerangka model pemerintahan kampung yang berkemampuan dalam menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
B.     OTONOMI KAMPUNG : APAKAH ITU ?
Pada hakekatnya, otonomi itu adalah wujud dari hak mengatur diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lainnya. Oleh karena itu, otonomi sesungguhnya tidak diberikan oleh siapa-siapa, karena bersumber dari diri kita masing-masing. Yang dibutuhkan adalah pengakuan formal atas hak-hak tersebut melalui suatu sistem regulasi yang mencerminkan kesempatan yang luas dan bertanggung jawab bagi pelaksanaan hak-hak itu. Jika hak-hak itu diakumulasikan ke dalam bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan, maka lahirlah hak bersama sesuai tatanan sosial-budaya yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Tatanan sosial budaya yang demikian itu, kemudian diakui sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum (secara formal maupun adat). Maka terbentuklah suatu kesatuan masyarakat yang secara bersama-sama memperjuangkan eksistensi kelompoknya.
Dalam sistem pemerintahan, kelompok masyarakat tersebut diinteg-rasikan ke dalam sistem yang lebih luas yang mencakup bagian-bagian terendah dari strata pemerintahan, dengan berbagai macam sebutan : desa, nagari, kampung, dan sebagainya (saat ini di Tanah Papua disebut KAMPUNG). Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 disebutkan pada bab ketentuan umum pasal 1 huruf (L) bahwa :
Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
Sementara itu, di dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 angka 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 angka 5 disebutkan bahwa :
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi kampung memiliki ciri pokok: (a) ada kesatuan masyarakat hukum yang didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat; (c) ada wewenang meng-atur dan mengurus kepentingan masyarakat; (d) diakui oleh pemerintah.
·         Kesatuan Masyarakat Hukum
Di dalam suatu kelompok masyarakat, tebentuk norma-norma hukum-nya sendiri yang kemudian berproses, memperoleh pengakuan bersama sehingga berkembang menjadi suatu tatanan nilai yang dipatuhi. Pada konteks itulah, maka tatanan nilai tersebut dijadikan dasar acuan hidup bermasyarakat. Maka, kesatuan masyarakat hukum dimaksudkan sebagai justifikasi atas nilai-nilai adat-istiadat dari suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, maka suatu pemerintahan kampung hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai adat-istiadat yang berlaku di dalam kesatuan masyarakatnya.
·         Wewenang Mengatur dan Mengurus
Untuk menjamin keteraturan pelaksanaan nilai-nilai adat-istiadat yang telah terbentuk tersebut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menuju kemandiriannya, maka diperlukan adanya otoritas. Dalam hal i ni, otoritas  pengaturan kepentingan masyarakat dipegang oleh orang atau badan pemerintahan kampung yang dipercayai oleh masyarakat. Terkait dengan itulah diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan kampung. Maka, suatu sistem pemerintahan kampung seyogyanya mencerminkan tata nilai yang berlaku di dalam kesatuan masyarakatnya Agar wewenang tersebut dapat dijalankan secara efektif, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu : (a) adanya sistem dan kelembagaan pemerintahan yang layak; (b) adanya pemimpin yang kuat dan berwibawa; (c) adanya dukungan masyarakat terhadap pemimpin dan kelembagaan pemerintahannya
·         Pengakuan Pemerintah
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas, pemerintahan kampung tetap membutuhkan pengakuan dari pemerintah Kabupaten/Kota, provinsi, dan bahkan negara. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengaturan tentang sistem pemerintahan, misalnya Undang-undang atau peraturan di tingkat bawahnya, yang tidak mengebiri hak-hak dasar, hak-hak khusus kesatuan masyarakat di wilayah kampung itu.
C.    WAJAH KAMPUNG KITA : AGENDA MASA DEPAN
Berawal dari pemaknaan kampung sebagai suatu lembaga adat yang dilegalkan dengan dasar hukum formal, di mana kampung memililiki oto-nomi tetapi bukan merupakan daerah otonomi, telah menimbulkan keran-cuan format tata pemerintahan kampung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta sejumlah peraturan di bawahnya menyiratkan makna bahwa daerah otonom itu hanya ada di Kabupaten/Kota, dan tidaksecara spesifik menyebut-kan di Desa atau sebutan lainnya. Bahkan, kampung dianggap sebagai bagian dari suatu wilayah administratif di bawah distrik, di mana bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan oleh Pemerintah Provinsi menurut ke-adaan dan adat masing-masing dan sesuai dengan hasrat dan kehendak pen-duduknya. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 belum me-nunjukkan posisi spesifik dari bentuk pemeritahan kampung secara tersurat. Walau diakui bahwa kampung memiliki hak dan wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri dalam arti luas, tetapi tidak sewenang-wenang.
Maka, agenda ke depan yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi, eksistensi dan kemandirian kampung meliputi : Pertama, mereformasi bentuk pemerintahan; Kedua, merevitalisasi kewenangan asal-usul dan adat-istiadat; Ketiga, meredistribusi kewenangan pemerintahan kampung.
1.      Reformasi bentuk pemerintahan :
Seiring dengan dinamika perkembangan paradigma pemerintahan saat ini, kita perlu melakukan adaptasi Tata Pemerintahan Kampung yang dijiwai oleh Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di samping memperhatikan perundangan lainnya. Oleh karena Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2001 telah mengamanatkan per-ubahan nomenklatur sebutan desa menjadi kampung, maka perlu ditindak-lanjuti dengan penyesuaian bentuk dan model pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sama sekali tidak perbedaan bentuk dan model pemerintahan ketika masih disebut “desa” dan ketika diubah menjadi “kampung”. Padahal kehendak mengubah sebutan dari desa ke kampung dijiwai oleh kehendak merealisasikan akomodasi “asal-usul dan adat-istiadat” setempat. Maka, ke depan susunan tata pemerintahan kampung haruslah mencerminkan isi dari kehendak tersebut.
2.      Revitalisasi Kewenangan asal-usul dan adat-istadat: Revitalisasi kewe-nangan asal-usul selalu diperjuangkan oleh pemimpin adat -- selama ini seringkali difalisiltasi oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, lebih ber-sandar pada sejarah masa lampau. Salah satu aspek krusial dalam hal ini adalah peneguhan entitas lokal sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak-hak khusus, seperti : kepemilikan terutama tanah dan hak ulayat yang selama sering muncul kepermukaan. Dalam konteks peme-rintahan kampung, kewenangan asal-usul dan adat istiadat tersebut harus diberi diterjemahkan dalam fungsi-fungsi pokok pemerintahan untuk diperankan secara konsisten oleh pemerintah kampung.
3.      Redistribusi Kewenangan : kontribusi kewenangan pemerintahan kampung hendaknya beriring dengan otonomi dalam konteks desentralisasi. Semua kewenangan yang sudah diatur dalam PP 76/2001 jo PP 72 Tahun 2005 merupakan bagian dari pengakuan pemerintah terhadap kewenangan dari suprastruktur kampung. Maka, pada konteks ini berlaku sistem pembagian kewenangan secara vertikal antara pemerintahan kampung dan peme-rintahan kabupaten/kota, provinsi, bahkan negara, sehingga masih dikenal juga fungsi tugas pembantuan. Walaupun dinyatakan bahwa Pemerintan Kampung berhak menolak tugas pembantuan tersebut dengan alasan yang dapat diterima. Sementara itu secara horizontal, Kepala kampung dibantu oleh Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) sebagaimana disebut-kan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 5  (7) bahwa di kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain, dimana Badan Musyawarah Kampung adalah sekum-pulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. Distribusi kewenangan dilakukan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi yang dapat menimbulkan kerancuan. Menarik untuk mencermati visi-misi Gubernur Provinsi Papua yang me-ngedepankan kembali konsep kepemimpinan 3(tiga) tungku, yang mem-berikan pengakuan terhadap eksistensi : kepala kampung, kepala adat, dan pimpinan agama. 

Ketiga agenda di atas membutuhkan ancangan penguatan capacity building, terutama mencakup :
·         Kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung (Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung)
·         Kapasitas kelembagaan sosial kemasyarakatan (termasuk karang taruna, kepemudaan, perempuan, dan lembaga-lembaga pemberdayaan lainnya), kelembagaan adat, dan kelembagaan keagamaan,
·         Kepemimpinan pemerintahan dan kesadaran politik masyarakat kampung
Sebagai bandingan, berikut ditampilkan beberapa indikator tata peme-rintahan terpilih menurut masa berlakunya peraturan pemerintahan desa :

Indikator
Undang-undang  dan Peraturan Pemerintah
No 5/79
No. 22/99
(PP 76/2001)
No.32/2004
(PP 72/2005)
No.21/2001
Peran Negara
Kental/dominan
Kental/dominan
Mulai longgar
Longgar
Eksekutif
Kepala Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Kepala Kampung
Legislatif
LKMD/LMD
LKMD/BMD
BPD/Baperkam
Bamuskam



Kedudukan
Kepala Desa dan LKMD/LMD berada dalam satu tangan, Kepala Desa adalah Ketua LKMD  yang men dominasi LKMD/LMD


Ada pemisahan fungsi Kepala Desa dan BPD



Ada pemisahan fungsi Kepala Desa dan BPD



Ada pemisahan fungsi Kepala Desa dan Bamuskam


Peranan Desa
Desa sebagai unit administrasi
Desa sebagai unit administrasi
Desa sebagai unit pemerintahan oto-nom yg diintervensi
Desa sebagai unit pemerintahan otonom

Kedaulatan Masyarakat


Kedaulatan rakyat tersumbat
Sedikit Terbuka
Terbuka

Rakyat memiliki kedaulatan sejati
Penentuan Pemimpin
Legislatif

Tanpa musyawarah
dan pemilihan, tapi penunjukkan kades
Pemilihan melibat-kan masyarakat
Pemilihan melibat-
kan masyarakat
Pemilihan melibat-kan masyarakat
Kedudukan Kepala Desa
Sebagai ketua
dan mendominasi LMD
Lepas dari
organisasi BPD.
Lepas dari
organisasi Baperkam
Lepas dari Orga-nisasi Bamuskam

Keterlibatan masyarakat
Masyarakat tidak
terlibat. Hanya
sedikit elite desa
yang terlibat.
Masyarakat terlibat memilih, tapi kurang
terlibat dalam proses pembuatan
keputusan.
Masyarakat digalak-kan partisipasi ma-syarakat secara aktif dalam pengelolaan pembangunan
Masyarakat diber-dayakan secara aktif dalam menge-lola pembangunan

D.    PEMERINTAHAN FORMAL VERSUS INFORMAL
Munculnya fenomena dualisme pemerintahan di Kampung saat ini lebih disebabkan tidak terintegrasikannya asal-usul dan adat-istiadat kesatuan masyarakat kampung ke dalam konfigurasi tata pemerintahan formal. Hal ini terkait dengan acuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara otomatis memaksa terbentuknya konfigurasi tersebut. Walaupun secara eksplisit disebut-kan bahwa ada kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat, tetapi dalam tata susunan struktur dan fungsi pemerintahannya secara implisit masih lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemerintah. Akibatnya, muncul kekaburan hubungan antara pemerintahan formal dan informal (Kepala kampung dan Kepala adat), dan sekaligus munculnya ke-bingungan masyarakat karena tidak jelasnya orientasi panutan serta mening-katnya resistensi terhadap pemerintahan formal dengan resiko rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


 






Terhadap hal tersebut, jalan tengah yang ditempuh selama ini tidak cukup membawa hasil yang memuaskan semua pihak. Pendekatan koordinasi antara kedua sumber otoritas tersebut, justru menimbulkan kekacauan sistem, karena koordinasinya tidak dibangun secara sinergis melainkan terkesan hanya “tambal sulam”, dan bagaimanapun bangunan koordinasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi intervensi pemerintah. Sistem koordinasi yang demikian itu, sangat rapuh, karena tidak disertai pengaturan formal mengenai pembagian tugas dan fungsi yang jelas, serta distribusi wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Maka, dalam kesehariannya, kedua sumber otoritas tersebut hanya disibukkan pada “saling curiga” satu sama lain. Kepala kampung lebih memberikan justifikasi perannya sebagai bagian dari admi-nistrasi pemerintahan dari distrik, dan bukan sebagai pemerintahan yang otonom. Sementara itu, Kepala Adat, tidak memiliki justifikasi formal untuk menjalankan kekuasaan yang otonom sesuai dengan asal-usul dan adat-istiadatnya.

E.     MODEL PEMERINTAHAN KAMPUNG : ALTERNATIF TERSARAN
Sebagai bagian dari upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43, bahwa :
1.      Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
2.      Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masya-rakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3.      Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup mencakup 3 hal yaitu :
1.      Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2.      Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
3.      Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.
Maka, berdasarkan pokok pikiran di atas, dan dengan memper-hatikan situasi dan kondisi masyarakat serta peraturan perundangan yang berlaku, berikut ini diusulan 3(tiga) model pemerintahan kampung untuk didiskusikan secara mendalam. Tentu saja model-model tersebut sangat terbuka untuk direformulasikan kembali.
1.      Model Konsep Pemerintahan “Instersepsi”
Model ini didasarkan pada konfigurasi pemerintahan kampung yang berlaku saat ini dengan intersepsi pengaruh pada lembaga Baperkam, di mana unsur-unsur Baperkam berasal dari kalangan adat, agama, perempuan, dan pemuda. Komposisi jumlah keaanggotaannya secara seimbang yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan komptensi dan kapasitasnya. Penanganan budaya dan adat-istiadat diintersepsikan ke dalam tugas dan fungsi Baperkam. Kepala Kampung dipilih secara demokratis oleh rakyat dari unsur mana saja
Model 1. Konsep Pemerintahan Intersepsi

 






2.      Model Konsep Pemerintahan “3 Tungku”
Model ini, mencoba mengkonfigurasikan kembali visi Gubernur Provinsi Papua saat ini yang pernah populer pada tahun 90an, di mana fungsi-fungsi pemerintahan diperankan oleh 3(tiga) pihak dengan batas-batas kewenangan-nya masing-masing, yaitu : Kepala Kampung dan perangkatnya, Kepala Adat, dan Pimpinan Lembaga keagamaan. Dalam implementasinya, lembaga keagaman lebih berperan sebagai mediator antara Kepala Kampung dan Kepala Adat untuk urusan-urusan pemerintahan. Dengan formasi model ini, tampak ada jaminan yang lebih besar terhadap akomodasi asal-usul dan adat-istiadat masyarakat dalam sistem pemerintahan kampung.
Sama halnya dengan model pertama, pemerintahan kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki kedudukan seimbang. Bahkan Baperkam dapat dijelmakan sebagai Majelis Rakyat Kampung, yang keanggotaanya dipilih oleh masyarakat dari unsur-unsur : adat, agama, perempuan, dan pemuda. Sementara itu, Kepala Kampung dipilih secara demokratis oleh rakyat dari unsur mana saja, sedangkan lembaga mediasi ditunjuk oleh lembaga agama yang berwenang.
Model 2. Konsep Pemerintahan 3 Tungku


 









3.      Model Konsep Pemerintahan “Afiliasi”
Model ini mencoba menunjukkan posisi Kepala Adat secara totalitas dalam tata pemerintahan formal di kampung. Dengan memposisikan Kepala Adat sebagai Kepala Kampung, dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang kuat bagi tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan suksesnya pembangunan di kampung.
Model 3. Konsep Pemerintahan Afiliasi


 






Dengan demikian, afiliasinya menjadi jelas terarah pada kepentingan masyarakat kampung. Agar model ini dapat diimplementasikan, maka diperlukan suatu aturan khusus dalam sistem pemilihannya. Diperlukan tatacara pemilihan yang demokratis, tanpa harus mengebiri prinsip-prinsip demokrasi itu. Misalnya saja, meminjam model rekruitmen kepemimpinan dari suatu Partai yang menggunakan sistem konvensi dalam menentukan siapa-siapa saja yang direkomendasikan maju ke pemilihan Kepala Kampung.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dibantu oleh Bamuskan dengan komposisi sama dengan kedua model terdahulu.
F.      PENUTUP
Demikianlah pokok-pokok pikiran ini diajukan dalam kesempatan seminar dan lokakarya ini semoga ada manfaatnya, minimal untuk meng-hantarkan para peserta mencari solusi terbaik, karena apapun yang diungkap-kan dalam tulisan ini sama sekali belumlah merupakan solusi terbaik.
Akhirnya, perlu diingatkan kepada kita semua untuk :
1.      Model apapun yang terpilih hendaknya memposisikan pemerintahan kampung sebagai pemerintahan yang otonom secara rill dan bertanggung jawab. Peluang pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Negara untuk ikut serta membangun kampung tetap terbuka lebar tetapi sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap tata pemerintahannya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 10 ayat (3) bahwa Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.
2.      Di wilayah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat heterogen, perlu dipikirkan untuk dialihkan statusnya menjadi kelurahan (misalnya di kesatuan masyarakat transmigrasi) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
3.      Perlu direkomendasikan usul penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pemeritahan kampung berdasarkan UU 21 Tahun 2001, Usul penerbitan Perdasus tentang Pemerintahan Kampung, dan Usul revisi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura sesuai jiwa UU 21 tahun 2001.




Read more

Minggu, 20 Maret 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
  1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepad masyarakat; 
  3. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian-kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan;
  4. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Mengingat :
  1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
  1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
  2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanan Desentralisasi;
  15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
  16. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi;
  17. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan;
  18. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;
  19. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu kebutuhan tertentu;
  20. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
BAB II
DASAR-DASAR PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
  1. Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
  2. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.
  3. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN.
  4. Penyerahan dan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya
BAB III
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN
PELAKSANAAN DESENTRALISASI
Bagian Pertama
Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Pasal 3
Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah :
  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Dana Perimbangan;
  3. Pinjaman Daerah;
  4. Lain-lain Penerimaan yang sah;
Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pasal 4
Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
  1. Hasil pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan;
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pasal 5
  1. Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dengan Undang-undang.
  2. Ketentuan mengenai perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Dana Perimbangan
Pasal 6
  1. Dana Perimbangan terdiri dari :
    1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
    2. Dana Alokasi Umum;
    3. Dana Alokasi Khusus;
  2. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
  3. Penerimaan Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
  4. 10% (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
  5. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. 
  6. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut :
    1. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
    2. Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
Pasal 7
  1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.
  2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1).
  3. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan di antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, persentase Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan tersebut.
  4. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Propinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Propinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Propinsi yang bersangkutan.
  5. Porsi Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Daerah Propinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Propinsi di seluruh Indonesia.
  6. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  7. Porsi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
  8. Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan :
    1. kebutuhan wilayah otonomi Daerah ;
    2. potensi ekonomi Daerah;
  9. Penghitungan dana alokasi umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 
Pasal 8
  1. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
  2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
    1. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan/atau
    2. kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional;
  3. Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.
  4. Dana reboisasi dibagi dengan imbangan :
    1. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus;
    2. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat;
  5. Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.
Pasal 9
Besarnya jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghitungan dan penyaluran atas bagian Daerah dari penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), serta Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pinjaman Daerah
Pasal 11
  1. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
  2. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
  3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
  4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas Daerah.
Pasal 12
  1. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan persetujuan DPRD.
  2. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi kewajibannya.
  3. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.
Pasal 13
  1. Daerah dilarang melakukan Pinjaman Daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan.
  2. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan Daerah. 
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
  1. Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran APBD.
  2. Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah.
Pasal 15
Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Dana Darurat
Pasal 16
  1. Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN.
  2. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI
Pasal 17
  1. Pembiayaan dalam rangka pelaksanan Dekonsentrasi disalurkan kepada Gubernur melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
  2. Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
  3. Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.
  4. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi diadministrasikan dalam Anggaran Dekonsentrasi.
  5. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.
  6. Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksa keuangan Negara.
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 18
  1. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan disalurkan kepada Daerah dan Desa melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.
  2. Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Daerah dan Desa kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menugaskannya.
  3. Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.
  4. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.
  5. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Tugas Pembantuan, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.
  6. Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksa keuangan negara.
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN
DESENTRALISASI 
Pasal 19
  1. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
  2. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  3. APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  4. APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD merupakan Dokumen Daerah.
Pasal 20
  1. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
  2. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran.
  3. Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 21
Anggaran Pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.
Pasal 22
  1. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu.
  2. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicadangkan dari sumber penerimaan Daerah.
  3. Setiap pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  4. Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.
Pasal 23
  1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
  2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pasal 24
  1. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai
    1. pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;
    2. kinerja keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.
  2. DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah merupakan Dokumen Daerah.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keuangan Daerah
Pasal 25
Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 26
Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 27
  1. Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan Daerah.
  2. Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 28
  1. Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat termasuk Pinjaman Daerah.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
SEKRETARIAT BIDANG PERIMBANGAN
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Pasal 29
  1. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bertugas mempersiapkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
  1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Undang-undang ini masih tetap berlaku.
  2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diberlakukan.
Pasal 31
  1. Dalam APBN dapat dialokasikan dana untuk langsung membiayai urusan Desentralisasi selain dari sumber penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  2. Ketentuan pada ayat (1) hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun anggaran sejak diundangkannya Undang-undang ini.
  3. Pembiayaan langsung dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 19 ayat (1).
  4. Setiap tahun anggaran, menteri-menteri teknis terkait menyusun laporan semua proyek dan kegiatan yang diperinci menurut :
    1. sektor dan subsektor untuk belanja pembangunan.
    2. unit organisasi departemen/lembaga pemerintahan non departemen untuk pengeluaran rutin.
    3. Proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Daerah untuk semua belanja.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPR.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. DR. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60
Read more